Gunungkidul – Pemerintah Kalurahan Sumberejo menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBKal Tahun 2025 secara terbuka kepada masyarakat. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Publikasi tersebut tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga bentuk nyata ajakan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengawal jalannya pembangunan di tingkat Kalurahan.

---

Berdasarkan dokumen resmi Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 12 Tahun 2025, total pendapatan Kalurahan Sumberejo pada tahun anggaran 2026 tercatat sebesar Rp2.393.813.515, yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, transfer pemerintah, serta pendapatan lain-lain. Sementara itu, total belanja kalurahan mencapai Rp2.290.342.824, dengan surplus anggaran sebesar Rp103.470.691. Lembaran- Desa APBKAL 2026

---

Anggaran tersebut dialokasikan ke berbagai bidang strategis, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. (RFK/KIM-GK)

Beberapa sektor prioritas yang menjadi perhatian antara lain pembangunan jalan desa, penguatan layanan kesehatan melalui posyandu, dukungan pendidikan, hingga pemberdayaan UMKM dan kelompok tani. Selain itu, alokasi khusus juga disiapkan untuk penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah kalurahan. Sebagai bentuk keterbukaan, Pemerintah Kalurahan Sumberejo tidak hanya mengandalkan papan informasi fisik yang dipasang di lokasi strategis, tetapi juga menyediakan akses digital melalui website resmi kalurahan. Langkah ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, transparansi tidak lagi terbatas secara ruang dan waktu. Masyarakat pun didorong untuk tidak sekadar mengetahui, tetapi juga aktif memberikan masukan dan saran yang konstruktif selama pelaksanaan anggaran berlangsung. Keterbukaan anggaran sejatinya bukan hanya soal publikasi data, tetapi juga tentang membangun kepercayaan. Dengan mengetahui secara rinci alur pendapatan dan belanja desa, masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran. Dalam konteks ini, APBKal menjadi instrumen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata. Semangat partisipasi ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan desa yang berbasis gotong royong, di mana keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif warganya. Publikasi LPJ APBKal Tahun 2025 menjadi pelengkap penting dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Laporan ini memberikan gambaran tentang realisasi anggaran tahun sebelumnya, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan tahun berjalan. Dengan adanya kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, Pemerintah Kalurahan Sumberejo berupaya menjaga akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan. 

---

Langkah Pemerintah Kalurahan Sumberejo membuka akses APBKal 2026 dan LPJ 2025 merupakan sinyal kuat bahwa tata kelola pemerintahan desa terus bergerak ke arah yang lebih baik. Transparansi bukan hanya tentang membuka angka-angka, tetapi juga membangun kepercayaan, memperkuat partisipasi, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan dan pengawasan bersama, APBKal 2026 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian Kalurahan Sumberejo secara berkelanjutan. (RFK/KIM-GK)

Source